Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebuah daerah otonomi baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013. Sebagai daerah otonomi baru tentu saja sangat disadari memiliki konsekwensi logis yang sangat berat terutama implikasi terhadap pembiayaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Sebagai daerah baru tentu saja, otonomi jangan hanya dimaknai sebagai angin surga yang diberikan oleh pusat kepada daerah, namun lebih jauh dapat dipahami bahwa otonomi luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya dengan kemampuan daerah sendiri dalam menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber potensi daerah. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah bagi kita terutama Pemerintah Daerah yang memegang hak regulasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya-upaya strategis pembangunan bidang perhubungan dengan memprogramkan pembangunan fasilitas dan prasarana perhubungan dengan tujuan agar tercipta aksesibilitas pelayanan masyarakat yang memadai, aman, tertib dan lancar terutama menunjang kelancaran usaha perdagangan masyarakat lintas daerah dan pulau. Hal ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah Konawe Kepulauan sebagai daerah pulau.
Angkutan laut tentu memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi antara lain daya angkut banyak, jarak tempuh luas dan biaya relatif murah. Guna menunjang perdagangan dan lalu-lintas muatan, sehingga pelabuhan diciptakan sebagai titik simpul perpindahan muatan barang dimana kapal kapal dapat berlabuh, bersandar, melakukan bongkar muat barang dan penerusan ke daerah lainnya.
Pelabuhan rakyat Sawapatani merupakan pilihan tepat disamping letaknya yang strategis sebagai pelabuhan utama yang mempunyai akses langsung dengan Propvinsi juga dapat menjadi pelabuhan transit baik lokal maupun regional antar pulau.
Sejalan dengan program pemerintah pusat untuk membangun tol laut sebagai implementasi kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia, Konawe Kepulauan melalui Kementerian PDT dan Transmigrasi telah membangun fasilitas dan prasarana Pelabuhan rakyat skala regional antar pulau sebagai salah satu pilar maritim Indonesia bagian tengah dan Timur disamping Pelabuhan-pelabuhan lainnya. Pembangunan pelabuhan rakyat Sawapatani memiliki urgensi sangat penting dalam rangka akses mobilitas baik orang, kendaraan maupun barang karena wilayah strategis pulau Wawonii yang diapit oleh beberapa Kabupaten tetangga seperti Kota Kendari, Konsel, Buton Utara, Muna, dan Wakatobi di jazirah Sultra juga terhadap pelayaran kearah utara dan timur Indonesia seperti Kabupaten Morowali, Banggai Kepulauan, Pulau Taliabo, Pulau Buru, Maluku dan Papua.
Letak geografis wilayah yang tepat dan menguntungkan sehingga daerah ini diprediksi akan menjadi Pelabuhan transit utama alur perdagangan wilayah bagian tengah dan timur Indonesia.
Kekuatiran berbagai pihak terutama Pemerintah Pusat terhadap berbagai investasi di daerah dengan bernilai tinggi memang sangat beralasan, karena kebanyakan dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat dan usaha menggali sumber daya daerah untuk menaikkan PAD beberapa proyek invesatsi pemerintah baik itu sipatnya lokal maupun nasional berhasil di setujui untuk dibiayai, namun setelah proyek investasi tersebut dilaksanakan hanya jadi sarang binatang dan hiasan di lokasi proyek. Dana Negara sudah dikeluarkan begitu banyak yang sumbernya dari pajak yang di pungut dari masyarakat jadi kuran efektif dan hampir tidak memberikan imbal balik yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut diakibatkan masih adanya proyek investasi yang kesannya dipaksakan untuk mengeluarkan uang dari kas Negara atau Daerah. Sehinggah dibuatlah proposal usulan anggaran dan studi kelayakan yang sangat layak untuk dibangun dengan analisa yang dibuat dengan kesan sangat mendalam dan akurat.
Namun tidak demikian bagi pembangunan pelabuhan rakyat sawapatani yang menelan anggaran besar senilai 26 Milyar lewat Kementerian PDT dan Transmigrasi. Proyek tersebut adalah proyek prioritas yang memiliki tujuan dan urgensi manfaat yang besar bagi masyarakat guna mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat khususnya bagi para pengguna transportasi laut. Investasi tersebut dibangun dengan mempertimbangkan analisa prospek ekonomis, keuangan serta nilai-nilai sosialnya.
Walaupun Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan daerah otonomi baru, namun memiliki seabrek potensi sumber daya alam yang kelak akan dapat menunjang pembiayaan pembangunan daerah khususnya pada bidang kelautan dan perikanan, pertanian dalam arti luas, pertambangan dan sumber daya mineral, pariwisata dan budaya serta perhubungan dan transportasi. Hal ini sangat beralasan karena dengan potensi yang dimiliki pulau wawonii dan jika potensi tersebut dapat dikembangkan dan dikelola dengan maksimal tak menutup kemungkinan Konawe Kepulauan kelak akan menjadi sebuah daerah yang maju dan memiliki tingkat pendapatan rata-rata diatas nasional. Namun demikian dapat disadari bahwa pekerjaan itu sungguh sangat tidak mudah, karena diperlukan potensi sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola daerah ini dari berbagai bidang dan sektor untuk mencapai tingkat keberhasilan.
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah Konawe Kepulauan sektor perhubungan dan transportasi menjadi pilar utama, karena kondisi wilayah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah tergantung pada laut. Aksesibilitas kegiatan masyarakat sangat bertumpu pada sektor transportasi laut, sehingga pembangunan pelabuhan rakyat Sawapatani sangat vital dan merupakan solusi logis, tepat serta rasional untuk menjawab tantangan zaman dan urgensi permasalahan transportasi dalam menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor perhubungan. Pemerintah daerah Konawe Kepulauan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus memiliki catatan program yang mumpuni terkait problem-problem sektor perhubungan, karena sejalan dengan program nasional yang akan membangun tol laut untuk mendekatkan pasar dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dinas perhubungan harus peka dan responsif untuk membuat konsep regulasi kebijakan transportasi agar tingkat pelayanan publik sektor perhubungan dapat memadai terutama pada sisi peningkatan pendapatan asli daerah melalui upaya penggalian sumber-sumber pembiayaan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Alhasil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Kepulauan tidak tinggal diam juga tidak tidur pulas karena kenyataan telah menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan yang baru terbentuk 1 tahun lebih telah menunjukkan kinerja yang positif dan signifikan. Beberapa program yang menjadi tolok ukur kinerja telah dilakukan dengan fakta yang dapat dilihat dengan kasat mata, mulai dari penggantian KM.Ariwangan menjadi KM. Semumu, pengadaan Speed 20 penumpang bantuan Kementerian PDTT, pembangunan beberapa dermaga, fasilitas angkutan umum Damri dan pembangunan pelabuhan rakyat Sawapatani. Sungguh merupakan perhatian besar terhadap kebutuhan rakyat sehingga kemudian Dinas Perhubungan dengan serius mencoba menjunjung amanah dengan Tupoksi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan untuk melakukan upaya-upaya keberpihakan terhadap pembangunan sarana prasarana terkait kebutuhan masyarakat khususnya pada sektor perhubungan dan transportasi.
Langara, 06 Februari 2016
WAWONII BERSINAR
Created by : Arief Gazali Sidek
Edited by : Jajang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar